Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah
Kota Pekanbaru selama periode 2021 hingga 2023 dengan menggunakan
pendekatan 12 rasio keuangan sebagaimana diatur dalam Permendagri
Nomor 77 Tahun 2020. Kota Pekanbaru, sebagai pusat pertumbuhan
ekonomi di Provinsi Riau, dihadapkan pada sejumlah permasalahan
fiskal, seperti dominasi belanja operasional, minimnya alokasi untuk
belanja modal, serta rendahnya tingkat realisasi Pendapatan Asli Daerah
(PAD). Analisis dilakukan secara runtut waktu (time series) terhadap
rasio-rasio seperti kemandirian fiskal, efektivitas dan efisiensi PAD,
pertumbuhan keuangan, keserasian belanja, surplus/defisit anggaran, dan
proporsi belanja pegawai. Temuan menunjukkan bahwa meskipun
terdapat peningkatan pada rasio kemandirian fiskal, angkanya masih
belum mencapai kategori ideal. Selain itu, belanja pegawai masih
mendominasi struktur pengeluaran, sehingga menghambat fleksibilitas
fiskal daerah. Efektivitas PAD tampak fluktuatif, sementara efisiensi
penggunaan anggaran mengalami penurunan, yang mencerminkan
lemahnya perencanaan dan implementasi anggaran daerah. Berdasarkan
temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perbaikan kebijakan
pengelolaan keuangan daerah yang berbasis pada prinsip transparansi,
efisiensi, dan keberlanjutan guna mengurangi ketergantungan fiskal
terhadap pemerintah pusat.
Kata Kunci: Rasio Kemandirian Fiskal, Rasio Efektivitas PAD, Rasio
Efisiensi Belanja, Rasio Pertumbuhan Keuangan, Rasio Keserasian
Belanja, Rasio Belanja Modal, Surplus/Defisit Anggaran, Rasio
Kontribusi PAD, Rasio Belanja Pegawai, Rasio Bantuan Pusat, Opini
Audit BPK