Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan bagian penting dari tata kelola keuangan daerah yang harus memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menunjukkan berbagai permasalahan dalam pengelolaan aset daerah pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga diperlukan analisis komprehensif terhadap temuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis dan bentuk temuan BPK terkait pengelolaan aset daerah, upaya tindak lanjut yang dilakukan masing-masing OPD, serta besarnya potensi kerugian aset daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan temuan BPK masih ditemukan pada 42 OPD, meliputi lima aspek pengelolaan BMD yaitu penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemindahtanganan, dengan dominasi pada aspek penatausahaan dan penggunaan. Permasalahan utama meliputi aset yang belum tercatat, aset yang tidak diketahui keberadaannya, serta kelemahan pengamanan dan administrasi aset, yang menimbulkan potensi kerugian daerah. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan sistem pengendalian intern, peningkatan kualitas penatausahaan aset, serta pelaksanaan tindak lanjut secara konsisten sangat diperlukan untuk meminimalkan potensi kerugian aset daerah di masa mendatang.
Kata kunci: Analisis Temuan BPK; Pengelolaan Aset Daerah; Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara; Potensi Kerugian Aset Daerah