Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) berpotensi besar sebagai sumber
Pendapatan Asli Daerah, namun realisasinya di Kota Pekanbaru pada 2023–2025
tetap rendah dan berfluktuasi di tengah pesatnya pembangunan infrastruktur.
Penelitian ini menganalisis mekanisme pemungutan, kendala, dan faktor-faktor
yang memengaruhi penerimaan Pajak MBLB pada Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Kota Pekanbaru, dengan menekankan bahwa akar masalah terletak pada
kapasitas Bapenda sebagai pelaksana kebijakan, bukan semata perilaku wajib pajak.
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Data diperoleh dari
wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap empat informan
Bidang Pajak Daerah II Bapenda, dianalisis melalui reduksi data, penyajian data,
dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman), menggunakan kerangka
implementasi kebijakan George C. Edwards III (komunikasi, sumber daya,
disposisi, struktur birokrasi). Hasil penelitian menunjukkan mekanisme
pemungutan telah berjalan sesuai prosedur melalui self-assessment, namun
implementasinya lemah pada dimensi komunikasi, karena sosialisasi tidak rutin,
dan sumber daya, karena Bapenda belum memiliki alat ukur volume, sistem digital,
dan mekanisme pemutakhiran data. Kelemahan ini turut menyebabkan kesenjangan
antara 1.278 wajib pajak terdaftar dengan hanya sekitar 20 yang aktif, akibat data
tidak diperbarui dan minimnya pengawasan lapangan. Faktor paling dominan
adalah lemahnya kapasitas implementasi kebijakan Bapenda pada dimensi
komunikasi dan sumber daya.